nusakini.com--Kementerian Agama (Kemenag) melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi para bendahara. Sertifikasi ini diikuti oleh para bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit eselon 1 Kemenag.  

Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kemenag Mohamad Ali Irfan mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyetarakan kualitas bendahara yang dimiliki Kementerian Agama. Hal ini disampaikan Ali Irfan saat memberikan sambutan pada kegiatan Sertifikasi Bendahara Tahun 2018, di Jakarta. Kegiatan selama dua hari, 25 -26 Juni 2018, ini diikuti 35 bendaharawan yang berasal dari unit Eselon 1 Kemenag.  

"Salah satu pejuang WTP adalah bendahara. Dengan adanya sertifikasi bendahara, kita inginkan adanya kesetaraan kualitas," kata Ali Irfan, Senin (25/06).  

Penyetaraan ini, kata Karo Keuangan dan BMN, penting karena sumber daya bendaharawan yang dimiliki Kemenag tidak seluruhnya berlatar belakang pendidikan ekonomi, keuangan, maupun akuntansi. Sertifikasi ini dibutuhkan untuk menjaga kualitas pengelolaan Kemenag.  

• Soal Pelibatan Pegawai Kemenag Parepare yang Baragama Non Muslim di Panitia Pemberangkatan Jamaah Haji, Ini Penjelasan Kemenag Parepare
• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret

"Capaian positif yang telah kita capai selain predikat WTP, adalah bahwa Kemenag masuk lima besar kementerian terbaik dalam penyajian laporan keuangan," lanjutnya.  

Menurut Ali Irfan sertifikasi bendahara merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggara Pendapatan dan Belanja Negara. PMK itu mengatur, setiap bendahara pemerintah perlu memiliki sertifikasi. Sertifikasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan.  

"Namun, karena satker yang dimiliki Kemenag cukup banyak, maka kita diperkenankan untuk melaksanakan sertifikasi sendiri dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan," jelasnya.  

Mengingat Kemenag memiliki lebih 4000 satker, maka pihaknya akan berupaya untuk memperbanyak frekuensi pelaksanaan sertifikasi bendahara. Proses sertifikasi bendahara pun akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari bendaharawan pada unit eselon I, Kantor Wilayah, Kemenag Kota dan Kabupaten hingga bendaharawan pada satker madrasah.   

"Kita akan mencoba bekerja sama juga dengan Balitbang Diklat untuk melaksanakan pelatihan sekaligus sertifikasi bendahara ini," imbuhnya.  

Karo Keuangan dan BMN juga menjelaskan bahwa penyetaraan kualitas bendahara yang akan dilaksanakan tidak hanya terkait dengan kompetensi semata. "Tapi juga kesamaan dan penyetaraan kredibilitas kejujuran para bendahara. Ini yang akan menjadi agenda kami," tegasnya. (p/ab)